Ketentuan Terbaru Kompensasi PPN

Selisih lebih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak menciptakan kondisi kelebihan pembayaran bagi Pengusaha Kena Pajak. Wajib pajak memiliki hak untuk meneruskan saldo lebih tersebut ke masa pajak berikutnya melalui mekanisme kompensasi. Pelaksanaan prosedur ini mengharuskan pemilihan opsi dikompensasikan pada tahapan pelaporan SPT Masa PPN. Sistem aplikasi e-Faktur mendukung efisiensi proses tersebut melalui ketersediaan fitur pengisian otomatis atau prepopulated. Nilai kompensasi akan langsung tertera pada formulir SPT Masa PPN Bagian II.E sesuai data sistem. Pasal 9 ayat (4) UU PPN, berbunyi:

"Pasal 9

(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya."

Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mekanisme Kompensasi Kelebihan Pembayaran PPN

Contoh Penghitungan Kompensasi PPN

Gambaran teknis mekanisme kompensasi terlihat pada simulasi pembukuan PKP A untuk masa pajak Februari 2025. Total pajak keluaran pada periode tersebut tercatat sebesar Rp2.000.000.000 dengan nilai pajak masukan yang dapat dikreditkan mencapai Rp4.500.000.000. Hasil perhitungan menunjukkan adanya kelebihan pembayaran senilai Rp2.500.000.000 yang dialihkan penggunaannya ke masa pajak berikutnya.Siklus berlanjut pada masa pajak Maret 2025 dengan pajak keluaran sebesar Rp4.000.000.000 dan pajak masukan senilai Rp2.500.000.000. Selisih awal menunjukkan kurang bayar sebesar Rp1.500.000.000. Nilai kompensasi dari masa Februari diperhitungkan sebagai pengurang tambahan pada tahap ini. Hasil akhir perhitungan menyisakan kelebihan bayar sebesar Rp1.000.000.000 yang menjadi saldo kompensasi untuk masa pajak April 2025. Berikut adalah rincian perhitungannya:
1. Masa Pajak Februari 2025
Komponen Pajak Nominal (Rp)
Pajak Keluaran 2.000.000.000
Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan (4.500.000.000)
PPN Lebih Bayar (Dikompensasikan ke Maret) (2.500.000.000)

2. Masa Pajak Maret 2025
Komponen Pajak Nominal (Rp)
Pajak Keluaran 4.000.000.000
Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan (2.500.000.000)
PPN Kurang Bayar (Sebelum Kompensasi) 1.500.000.000
Kompensasi PPN Masa Februari (2.500.000.000)
PPN Lebih Bayar (Dikompensasikan ke April) (1.000.000.000)

Fleksibilitas Kompensasi PPN atas Pembetulan SPT

Penyaluran kelebihan pembayaran pajak secara reguler berlaku untuk masa pajak tepat setelah terjadinya lebih bayar. Mekanisme pembetulan SPT Masa PPN memberikan fleksibilitas tambahan terkait penentuan periode tujuan kompensasi. Ilustrasi kasus terlihat pada pelaporan SPT Masa PPN Januari 2025 dengan setoran awal satu juta seratus ribu rupiah yang kemudian mengalami revisi nilai kewajiban menjadi satu juta rupiah pada bulan April 2025. Koreksi administratif ini menghasilkan selisih kelebihan bayar sebesar seratus ribu rupiah. Wajib pajak memiliki keleluasaan untuk mengalihkan saldo tersebut ke masa pajak Februari 2025 atau memilih masa pajak April 2025 saat pembetulan terlaksana.

Dasbor Kompensasi

Aplikasi Coretax menyediakan fasilitas pengawasan nilai kompensasi pajak secara terpusat melalui fitur Dasbor Kompensasi. Pengguna dapat mengakses layanan ini pada menu Surat Pemberitahuan. Fitur tersebut menampilkan rekam jejak lengkap meliputi identitas SPT sumber pembentuk kompensasi serta rincian masa pajak pemanfaatannya. Informasi mengenai sisa nilai kelebihan pembayaran yang tersedia untuk penggunaan masa mendatang tercantum secara spesifik pada bagian Saldo.

Surat Pemberitahuan => Dasbor Kompensasi

Ketentuan Sanksi atas Kesalahan Kompensasi PPN

Pengusaha Kena Pajak memiliki hak untuk melakukan kompensasi kelebihan pembayaran secara berkelanjutan tanpa batasan waktu. Pelaksanaan hak tersebut menuntut akurasi penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Otoritas pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar saat proses pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian pada nilai yang dikompensasikan. Ketetapan hukum ini disertai dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar tujuh puluh lima persen dari total Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar.